Masalah bisnis di balik larangan terbang Eropa

Tak terasa larangan terbang Komisi Uni Eropa terhadap 51 maskapai penerbangan Indonesia sudah masuk bulan kedua. Namun, sanksi yang dijatuhkan nun jauh di Brussel, Belgia, 6 Juli lalu, itu belum menunjukkan tanda-tanda akan dicabut. Padahal, larangan terbang berbumbu peringatan agar agen perjalanan dan semua warga Eropa tak memakai maskapai nasional itu mulai memakan \’korban.\’ Salah satu sektor yang terpukul adalah industri pariwisata, termasuk kalangan agen perjalanan yang biasa mengurus pelancong asal Eropa. Seperti diutarakan Ketua Umum DPD Association of Indonesia Travel Agent (Asita) DKI Jakarta Herna P. Danuningrat, larangan terbang UE itu mempersulit operator wisata menawarkan daerah kunjungan wisata selain Bali. Tujuan wisata di kawasan timur Indonesia merupakan yang paling parah terkena dampak larangan itu sebab daerah wisata di sana tidak memiliki penerbangan langsung menggunakan maskapai asing. CEO Panorama Tours DMC Dharma Tirtawisata mengungkap kerugian Indonesia akibat larangan terbang UE diperkirakan sedikitnya Rp4 triliun. Angka itu dihitung berdasarkan jumlah turis Eropa yang pelesir ke Indonesia rata-rata 800.000 orang per tahun. Dari jumlah itu sekitar 40% atau 320.000 orang merupakan pasar paket Hoping Island yang dijual US$1.500 per turis. Terkait bisnis Banyak pihak menilai larangan terbang UE sebenarnya bukan soal teknis semata, melainkan terkait masalah bisnis. Argumentasi tersebut muncul karena berlarut-larutnya penyelesaian larangan terbang itu. Komisi UE, pihak yang menjatuhkan sanksi itu, terkesan enggan menyelesaikan masalah itu secepatnya. Respons UE itu berbeda dengan Arab Saudi yang bereaksi cepat setelah mengirimkan surat permintaan klarifikasi ke Indonesia soal larangan terbang UE. General Authority of Civil Aviation (GACA), otoritas penerbangan sipil negara itu, telah menyelesaikan verifikasi ke Ditjen Perhubungan Udara dan Garuda Indonesia, serta menyimpulkan tidak akan ada larangan terbang. Kamis Martono, pemerhati penerbangan, menilai kasus larangan terbang UE lebih banyak menyangkut unsur persaingan bisnis antara produsen pesawat asal AS Boeing dan produsen pesawat Eropa Airbus. “Kabar ini sudah muncul sejak awal Komisi Uni Eropa berencana melarang terbang seluruh maskapai Indonesia ke kawasan mereka,” kata Martono. Kasus paling santer adalah berlarut-larutnya masalah negosiasi utang antara Garuda dan para kreditornya di Eropa. Utang Garuda kepada semua kreditornya kini mencapai US$640 juta. Sebanyak US$463 juta di antaranya merupakan kucuran dari European Credit Agency (ECA) untuk pembelian enam dari sembilan unit pesawat Airbus A330. Sisanya, berupa utang kepada pemegang floating rate notes (FRN) senilai US$103 juta, Export Development of Canada US$12,1 juta dan Bank BNI US$10 juta. Jaminan pemerintah Selain itu, pembelian pesawat dengan skema sewa beli dari Airbus yang awalnya berjumlah sembilan pesawat, tapi tiga unit ditangguhkan, sama sekali tanpa jaminan pemerintah (government guarantee). Sebaliknya, selama negosiasi utang dengan ECA berlangsung, Garuda dengan jaminan penuh pemerintah meneken pemesanan 10 Boeing 787 Dreamliner seri 8 dan 18 Boeing 737 New Generation senilai US$2 miliar. Rencananya, pesawat Dreamliner akan bergabung dalam armada Garuda Indonesia mulai 2011 sampai 2013. Sinyalemen berlarutnya negosiasi utang ECA oleh Garuda yang berimbas kepada larangan terbang UE itu tak dibantah Menhub Jusman Syafii Djamal. Menhub hanya mengatakan masalah larangan terbang UE secepatnya akan tuntas jika semua proses teknis dilalui. “Semua akan tuntas secepatnya.” Kabar dari sumber resmi di Dephub mengatakan Menhub telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengeluarkan government guarantee guna menyelesaikan utang Garuda ke ECA. Permintaan Menhub tersebut diharapkan memperlancar negosiasi pemerintah untuk menyelesaikan masalah larangan terbang yang belum juga ditanggapi positif oleh Komisi UE. Tak terasa larangan terbang Komisi Uni Eropa terhadap 51 maskapai penerbangan Indonesia sudah masuk bulan kedua. Namun, sanksi yang dijatuhkan nun jauh di Brussel, Belgia, 6 Juli lalu, itu belum menunjukkan tanda-tanda akan dicabut. Padahal, larangan terbang berbumbu peringatan agar agen perjalanan dan semua warga Eropa tak memakai maskapai nasional itu mulai memakan \’korban.\’ Salah satu sektor yang terpukul adalah industri pariwisata, termasuk kalangan agen perjalanan yang biasa mengurus pelancong asal Eropa. Seperti diutarakan Ketua Umum DPD Association of Indonesia Travel Agent (Asita) DKI Jakarta Herna P. Danuningrat, larangan terbang UE itu mempersulit operator wisata menawarkan daerah kunjungan wisata selain Bali. Tujuan wisata di kawasan timur Indonesia merupakan yang paling parah terkena dampak larangan itu sebab daerah wisata di sana tidak memiliki penerbangan langsung menggunakan maskapai asing. CEO Panorama Tours DMC Dharma Tirtawisata mengungkap kerugian Indonesia akibat larangan terbang UE diperkirakan sedikitnya Rp4 triliun. Angka itu dihitung berdasarkan jumlah turis Eropa yang pelesir ke Indonesia rata-rata 800.000 orang per tahun. Dari jumlah itu sekitar 40% atau 320.000 orang merupakan pasar paket Hoping Island yang dijual US$1.500 per turis. Terkait bisnis Banyak pihak menilai larangan terbang UE sebenarnya bukan soal teknis semata, melainkan terkait masalah bisnis. Argumentasi tersebut muncul karena berlarut-larutnya penyelesaian larangan terbang itu. Komisi UE, pihak yang menjatuhkan sanksi itu, terkesan enggan menyelesaikan masalah itu secepatnya. Respons UE itu berbeda dengan Arab Saudi yang bereaksi cepat setelah mengirimkan surat permintaan klarifikasi ke Indonesia soal larangan terbang UE. General Authority of Civil Aviation (GACA), otoritas penerbangan sipil negara itu, telah menyelesaikan verifikasi ke Ditjen Perhubungan Udara dan Garuda Indonesia, serta menyimpulkan tidak akan ada larangan terbang. Kamis Martono, pemerhati penerbangan, menilai kasus larangan terbang UE lebih banyak menyangkut unsur persaingan bisnis antara produsen pesawat asal AS Boeing dan produsen pesawat Eropa Airbus. “Kabar ini sudah muncul sejak awal Komisi Uni Eropa berencana melarang terbang seluruh maskapai Indonesia ke kawasan mereka,” kata Martono. Kasus paling santer adalah berlarut-larutnya masalah negosiasi utang antara Garuda dan para kreditornya di Eropa. Utang Garuda kepada semua kreditornya kini mencapai US$640 juta. Sebanyak US$463 juta di antaranya merupakan kucuran dari European Credit Agency (ECA) untuk pembelian enam dari sembilan unit pesawat Airbus A330. Sisanya, berupa utang kepada pemegang floating rate notes (FRN) senilai US$103 juta, Export Development of Canada US$12,1 juta dan Bank BNI US$10 juta. Jaminan pemerintah Selain itu, pembelian pesawat dengan skema sewa beli dari Airbus yang awalnya berjumlah sembilan pesawat, tapi tiga unit ditangguhkan, sama sekali tanpa jaminan pemerintah (government guarantee). Sebaliknya, selama negosiasi utang dengan ECA berlangsung, Garuda dengan jaminan penuh pemerintah meneken pemesanan 10 Boeing 787 Dreamliner seri 8 dan 18 Boeing 737 New Generation senilai US$2 miliar. Rencananya, pesawat Dreamliner akan bergabung dalam armada Garuda Indonesia mulai 2011 sampai 2013. Sinyalemen berlarutnya negosiasi utang ECA oleh Garuda yang berimbas kepada larangan terbang UE itu tak dibantah Menhub Jusman Syafii Djamal. Menhub hanya mengatakan masalah larangan terbang UE secepatnya akan tuntas jika semua proses teknis dilalui. “Semua akan tuntas secepatnya.” Kabar dari sumber resmi di Dephub mengatakan Menhub telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mengeluarkan government guarantee guna menyelesaikan utang Garuda ke ECA. Permintaan Menhub tersebut diharapkan memperlancar negosiasi pemerintah untuk menyelesaikan masalah larangan terbang yang belum juga ditanggapi positif oleh Komisi UE. Namun, Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar menilai masalah larangan terbang UE sama sekali tak ada kaitan dengan penundaan pembayaran cicilan pokok utang ke ECA. “Saat ini kami sedang bernegosiasi dengan ECA,” kata Emir. Dia juga membantah ada perbedaan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk pengadaan enam pesawat Airbus A330 dengan 10 pesawat Boeing 787 Dreamliner dan 18 Boeing 737 NG sehingga muncul larangan terbang UE. Namun, Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar menilai masalah larangan terbang UE sama sekali tak ada kaitan dengan penundaan pembayaran cicilan pokok utang ke ECA. “Saat ini kami sedang bernegosiasi dengan ECA,” kata Emir. Dia juga membantah ada perbedaan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk pengadaan enam pesawat Airbus A330 dengan 10 pesawat Boeing 787 Dreamliner dan 18 Boeing 737 NG sehingga muncul larangan terbang UE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: